tiraipublik.Com _ Pekanbaru, Minggu 29 Maret 2026 — Menjelang satu hari pelaksanaan sidang lanjutan eksepsi Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, suhu politik dan sosial di Riau kian memanas. Sidang yang akan digelar pada Senin, 30 Maret 2026 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru diprediksi akan dibanjiri masyarakat dari berbagai penjuru daerah.
Kasus dugaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret nama Abdul Wahid tidak hanya menjadi perkara hukum, tetapi telah berkembang menjadi isu besar yang memantik kritik tajam terhadap arah penegakan hukum dan dinamika kekuasaan.
Sejumlah masyarakat menilai bahwa tuduhan yang muncul sarat kepentingan dan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik. Terlebih, Abdul Wahid dinilai belum genap satu tahun menjabat, namun telah dihadapkan pada kasus besar yang mengguncang kepemimpinannya.
“Ini bukan sekadar hukum, ini sudah terasa seperti permainan. Belum satu tahun menjabat, sudah diisukan OTT. Kami menduga ada ulah lawan politik di balik ini,” ujar seorang warga Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya.
Gelombang dukungan pun terus menguat. Masyarakat dari berbagai daerah menyatakan akan hadir langsung di persidangan sebagai bentuk kepedulian dan pengawalan moral terhadap proses hukum yang berlangsung.
“Kami datang bukan karena kepentingan lain. Ini murni suara hati kami sebagai masyarakat. Kami ingin melihat keadilan ditegakkan,” lanjutnya.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya hadir dalam menjawab keresahan masyarakat Riau. Daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu penopang sumber daya alam nasional justru dianggap belum mendapatkan perhatian yang seimbang.
“Riau ini memberi banyak untuk negara, tapi kami merasa sering diabaikan. Jangan sampai masyarakat kecil terus dibodoh-bodohi oleh sistem yang ada,” tegas warga lainnya.
Kekecewaan tersebut semakin terasa ketika masyarakat membandingkan potensi daerah dengan realitas kesejahteraan yang mereka rasakan.
“Kami tidak butuh konflik dan perebutan tahta. Kami butuh kemakmuran. Kalau terus seperti ini, wajar jika muncul pertanyaan—apakah kami harus mencari jalan lain?” ungkapnya dengan nada serius.
Di sisi lain, masyarakat juga mengingat berbagai program dan gagasan positif yang sebelumnya digaungkan oleh Abdul Wahid, termasuk rencana pendidikan gratis yang dinilai sangat berpihak pada rakyat.
“Masih banyak program baik yang belum sempat berjalan. Jangan sampai semuanya terhenti karena persoalan yang belum tentu jelas kebenarannya,” tambahnya.
Masyarakat pun menaruh harapan besar kepada majelis hakim agar dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan keadilan.
“Di meja hijau itulah nasib keadilan ditentukan. Kami percaya hakim adalah perwakilan keadilan Allah SWT di dunia. Jangan sampai kepercayaan ini runtuh,” pungkas warga.
Sidang eksepsi ini kini bukan hanya menjadi proses hukum semata, tetapi juga menjadi ujian besar bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan arah keadilan di negeri ini.
Dengan waktu yang tinggal menghitung jam, mata masyarakat Riau tertuju pada persidangan esok hari—apakah keadilan akan benar-benar berdiri tegak, atau justru kembali dipertanyakan.
